prospek investasi di indonesia

Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi diprakirakan semakin meningkat, didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian investment grade serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diprakirakan masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari upah, hasil ekspor, dan dukungan pembiayaan kredit dari perbankan. Dari sisi eksternal, ekspor diprakirakan tumbuh kuat memenuhi peningkatan permintaan di negara-negara partner dagang. Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan terutama didukung oleh sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dalam anggaran belanja negara di APBN 2011, Pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok aparat negara dan pensiunan pada tahun 2011 sebesar 10%, lebih tinggi dibanding kenaikan pada tahun 2010 sebesar 5%. Selain itu, gaji ke-13 tetap akan dibagikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dimaksudkan untuk tetap mempertahankan daya beli rumah tangga aparat negara. Dukungan terhadap konsumsi rumah tangga juga berasal dari pendapatan penjualan hasil ekspor. Berdasarkan perkembangan beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perilaku konsumsi rumah tangga. Kinerja ekspor berprospek tumbuh cukup tinggi tahun 2011 dan 2012 akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan berkontribusi pada kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Faktor lain yang memberi kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga adalah pembiayaan dari perbankan, terutama dalam bentuk kredit konsumsi. Konsumsi Pemerintah riil pada tahun 2011 diprakirakan tumbuh mencapai 10,3%-10,8%, dan pada tahun 2012 tumbuh 1,5%-2,0%. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2011 yang cukup tinggi terutama diprakirakan berasal dari belanja pemerintah pusat, yaitu untuk kementrian/lembaga (K/L). Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah untuk melakukan perbaikan penyerapan anggaran K/L seiring dengan dimulainya pelaksanaan revisi Keppres terkait pengadaan barang dan jasa serta revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait anggaran dan pembayaran kepada pihak ketiga. Sumber konsumsi Pemerintah diprakirakan juga berasal dari komponen belanja pegawai untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan. Selanjutnya untuk tahun 2012, konsumsi Pemerintah diprakirakan melambat seiring dengan defisit fiskal yang lebih rendah karena upaya Pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal yang prudent. Kondisi fiskal yang prudent diharapkan mampu meningkatkan stabilitas makroekonomi secara umum, yang akan berdampak positif bagi iklim investasi ke depan. Kondisi perekonomian yang positif menjadi faktor utama yang akan mengundang investasi sehingga investasi diprakirakan tumbuh 10,4%-10,9% tahun 2011 dan meningkat menjadi 12,1%-12,6% tahun 2012. Prospek investasi yang cerah tersebut didorong berbagai faktor, antara lain stabilitas makroekonomi yang diprakirakan tetap terjaga, potensi kenaikan rating Indonesia mencapai investment grade tahun 2011, iklim investasi yang membaik, perbaikan birokrasi pemerintahan, serta potensi pasar di Indonesia karena besarnya jumlah populasi dibanding dengan kawasan regional lain di Asia Tenggara. Prospek investasi tersebut tercermin pada prakiraan Consensus Forecasts bulan November 2010, yang menyebutkan investasi langsung dari luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia tahun 2010 dapat mencapai 9,3 miliar dolar AS, atau sekitar 1,2% dari PDB. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding estimasi aliran FDI pada tahun 2010 sebesar 9,0 miliar dolar AS. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) diprakirakan memiliki kinerja yang prospektif dan tumbuh tinggi sekitar 9,2%-9,7% tahun 2011-2012. Perkembangan kinerja sektor PHR sangat dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dan perkembangan daya beli masyarakat. Hasil survey konsumen BI menunjukkan ekspektasi penghasilan masyarakat berada pada level optimis dengan indeks di atas 100. Kondisi tersebut mengindikasikan kuatnya daya beli masyarakat di masa yang akan datang. Indikator lain yaitu indeks perdagangan eceran telah bertengger di atas level 100 dengan tren meningkat mencerminkan optimisme dalam kegiatan perdagangan dan perkembangan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Berbagai perkembangan tersebut memberikan indikasi akan meningkatnya kegiatan di sektor PHR. Faktor lain yang mendukung perkembangan sektor PHR yaitu kenyataan bahwa Indonesia merupakan pasar yang potensial. Besarnya potensi pasar Indonesia, selain didukung oleh kuatnya konsumsi masyarakat, juga didukung oleh besarnya pasar, baik dari sisi luas area maupun dari sisi jumlah penduduk. Sementara itu, rencana pembangunan hotel di beberapa daerah di tanah air mulai tahun 2011 menunjukkan prospek ke depan yang positif pada subsektor ini. Selain itu, rencana penambahan armada beberapa maskapai penerbangan dan pembukaan rute penerbangan baru baik domestik maupun luar negeri memperkuat ekspektasi cerahnya prospek ke depan subsektor hotel dan restoran Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara diprakirakan semakin meningkat, yang didukung oleh stabilnya kondisi politik dan keamanan di Indonesia. Sektor pengangkutan dan komunikasi diprakirakan masih akan tumbuh cukup tinggi di kisaran 12,1%-12,6% tahun 2011 dan 10,8%-11,3% tahun 2012. Subsektor komunikasi diprakirakan tetap menjadi motor pertumbuhan utama sektor pengangkutan dan komunikasi. Investasi dan pembaruan teknologi yang terus menerus dilakukan dari tahun ke tahun dalam rangka perbaikan layanan kepada masyarakat serta masih luasnya pasar yang belum tersentuh memungkinkan subsektor ini mampu tumbuh cukup tingi. Saat ini perkembangan internet, terutama di kota-kota besar kian marak, terutama terkait dengan pemanfaatan layanan data, kondisi ini diprakirakan masih akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Kondisi ekonomi domestik yang terus membaik serta aktivitas berbagai sektor ekonomi yang semakin menggeliat menjadi pendukung meningkatnya kinerja subsektor pengangkutan. Kondisi ekonomi yang membaik, aktivitas berbagai sektor ekonomi yang meningkat, serta daya beli masyarakat yang cukup kuat merupakan faktor-faktor yang akan mendorong kegiatan terkait dengan distribusi barang dan perjalanan masyarakat bertumbuh. Meningkatnya angkutan kargo dan penumpang angkutan udara menjadi indikator optimisme subsektor pengangkutan ini. Kegiatan perdagangan yang meningkat akan mendorong kegiatan bongkar muat barang. Sementara itu meningkatnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan aktivitas perjalanan dunia usaha. Kondisi ini telah direspons oleh pelaku usaha di bidang penerbangan melalui penambahan armada angkut dan pembukaan rute baru. Sektor pertanian diprakirakan tumbuh 2,7%-3,2% tahun 2011 dan meningkat menjadi 3,1%-3,6% tahun 2012

BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Adanya kebutuhan akan barang dan jasa harus diimbangi dengan peraturan-peraturan yang mengikat atas terjadinya suatu kegiatan perekonomian baik mengatur dalam ekonomi mikro serta ekonomi makro. Oleh karena itu, harus ada hukum yang jelas mengenai suatu kegiatan perekonomian guna menciptakan kondisi perekonomian yang baik, bersih dan terartur sesuai dengan koridor kegiatan perekonomian tersebut. Saat ini kebutuhan akan barang atau jasa semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia sehingga membuat tekanan terhadap lingkungan serta sumber kehidupan. Hal ini menimbulkan masalah dan tantangan mengenai bagaimana membangun perekonomian yang baik serta didukung dengan pengelolaan yang baik pula. Oleh karena itu, hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi saat ini perlu dibuat, diperjelas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan ke berbagai pihak. Suatu pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum, karena ekonomi bersifat fleksibel mengikuti zaman serta pergolakan yang terjadi di suatu Negara bahkan dunia. Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu : “unification“, “industrialization” dan “social welfare“. Sehingga bagi Negara-negara yang menginginkan pembangunan perekonomian yang merata harus menjalani tiga tahap pembangunan tersebut. Saat ini Indonesia menghadapi masalah bagaimana menghindari disintegrasi bangsa, dalam waktu yang sama memulihkan ekonomi dari krisis yang berat, dan memperluas kesejahteraan sosial sampai mencapai masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, dalam membangun perekonomian yang baik harus memiliki persatuan bangsa yang kuat, industri yang kuat dan kompetitif sehingga menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Usaha untuk membangun perekonomian yang stabil akan sangat bergantung kepada ketiga aspek tersebut sehingga diperlukan hukum yang mengatur secara tegas dan dapat diterima guna menumbuhkan perekonomian Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Hukum ekonomi mengatakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan minimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Ini lebih tepat dari pada dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Karena pengorbanan dan hasil bisa menjadi variabel bebas dan terikat yang saling berhubungan. Selain itu, sangat tidak mungkin jika tanpa usaha akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Segala sesuatu yang dikorbankan akan menghasilkan sesuatu. Jika tidak menghasilkan apapun maka pengorbanan tersebut sia-sia atau percuma. Perekonomian di Indonesia masih cenderung pada sektor makanan, ritel, dan pertambangan. Pada sektor manufaktur, Indonesia masih tergolong berkembang. Hal ini disebabkan regulasi yang terlalu ketat dan sulit sehingga sulit untuk berkembang. Selain itu, keadaan ekonomi Indonesia masih tergolong labil dan masih tergantung dengan pihak luar. Di dalam negeri ini saja masih banyak sekali permasalahan-permasalahan perekonomian yang sangat penting seperti kemiskinan dan korupsi. Kemiskinan di Indonesia mencapai angka lebih kurang 16 juta orang di akhir tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menunjukkan bahwa Indonesia negara yang pemerataannya kurang. Ditambah dengan korupsi di berbagai sektor mengakibatkan pemerataan tidak tercapai. Dana yang seharusnya digunakan oleh masyarakat kurang mampu justru dikorupsi. Dua masalah utama tersebut yang menghalangi pertumbuhan negara ini. Untuk itu perlu adanya pemberantasan kemiskinan dan korupsi. Untuk memberatas kemiskinan, pemerintah harus mulai meningkatkan pendidikan yang layak dan menyeluruh, ekonomi dengan cara membuka lebar-lebar lapangan pekerjaan dengan memberikan kredit dengan bunga kecil, kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Sedangkan untuk korupsi, hanya ada satu cara yaitu dengan menegakkan supremasi hukum. Hukum harus kuat mengatur tindak pidana korupsi. Korupsi dapat membunuh rakyat kecil yang tidak mampu karena dengan adanya korupsi berarti mengambil hak-hak masyarakat. Ø Hutang Luar Negeri Indonesia Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada Sidang Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin Presiden Suharto di Bina Graha, hutang Indonesia telah menca-pai 63,462 dollar Amerika Serikat, sedangkan hutang swasta menca-pai 73,962 dollar Amerika Serikat. Ø Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah orde baru ingin men-jadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan orde baru karena tidak dapat melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen. Ø Pemerintahan Sentralistik Pemerintahan orde baru sangat sentral-istik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan peme-rintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembang-kan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keadaan itu mempersulit Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi karena daerah tidak tidak mampu memberikan kontribusi yang memadai.